INFORMASI BP3TKI PONTIANAK

Sinergitas Antarlembaga

BP3TKI Pontianak Gelar Coffee Morning Optimalisasi LTSA P2TKI Entikong

BP3TKI Pontianak | Senin, 04 November 2019 - 09:57:55 WIB | dibaca: 398 pembaca

BP3TKI Pontianak menggandeng KJRI Kuching dan Sarawak Business Federation (Kadin) Sarawak, Malaysia dalam upaya mengoptimalkan layanan LTSA P2TKI Entikong. LTSA P2TKI Entikong sejak diresmikan 11 Januari 2018 lalu oleh Gubernur Kalimantan Barat dipandang belum optimal dalam memberikan layanan bagi Pekerja Migran Indonesia khususnya bagi calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. LTSA P2TKI Entikong dibentuk sejatinya untuk memberikan layanan bagi seluruh warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri yang melalui Kalimantan Barat khususnya PLBN Entikong.

  Coffee Morning ini dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Oktober 2019 bertempat di ruang serbaguna komplek ULKI Entikong juga bertujuan meningkatkan kerjasama dan sinergisitas antar pemangku kepentingan. Diikuti pihak KJRI Kuching, Sarawak Business Federation (Kadin Sarawak), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sanggau, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sanggau, Kantor Imigrasi Entikong BPJS Ketenagakerjaan, Polsek Entikong, ULKI Entikong dan P4TKI Entikong berlangsung cair dan antusias bagi seluruh yang hadir.

 Kepala BP3TKI Pontianak, AKBP Erwin Rachmat, S.IK dalam pengantarnya menyampaikan beberapa persoalan utama terkait Pekerja Migran Indonesia di Kalimantan Barat, diantaranya belum optimalnya LTSA P2TKI Entikong dengan berbagai kendalanya, penerbitan calling visa dari pengguna di Sarawak, Malaysia (khususnya sektor perkebunan) yang cukup lama, Pekerja Migran Indonesia Perseorangan masih banyak yang belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan SISKOTKLN dan masih tingginya jumlah WNI/ PMI yang dideportasi dari Malaysia melalui PLBN Entikong serta upaya BP3TKI Pontianak dalam mengatasi persoalan Pekerja Migran Indonesia di Kalimantan Barat.

Erwin Rachmat juga menyampaikan bahwa sejak Januari – 28 Oktober 2019, sebanyak 2.287 WNI dideportasi melalui PLBN Entikong dan sekitar 40 – 45 % diantaranya berasal dari Kalimantan Barat sisanya berasal dari luar Kalimantan Barat. Sementara jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tercatat secara resmi dipihaknya sampai triwulan III 2019 sebanyak 1.072 orang. Jumlah yang hampir berimbang ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mengatasi persoalan yang ada melalui terobosan – terobosan. Sementara data layanan penempatan di LTSA P2TKI Entikong sampai triwulan III tahun 2019 baru 29 orang dan PAP sebanyak 10 orang.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Kuching, Yonni Tri Prayitno menyampaikan bahwa  PMI adalah pahlawan devisa yang seharusnya menjadi subyek  agar tidak menjadi objek yang sekedar bekerja, mengurus paspor dan permit serta berbagai syarat administrasi lainnya. Pada dasarnya PMI sangat  memberikan keuntungan bagi negara pengguna dan daerah asal PMI. PMI sebagai subyek yang bermartabat  pulang membangun daerahnya itu selaras dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan pekerja Migran Indonesia.

Lanjut Yonni Tri Prayitno bahwa upaya yang sedang dan akan dilakukan KJRI Kuching dalam pelayanan terhadap PMI, antara lain :

  1. KJRI Kuching akan bertemu langsung  dengan Sarawak State Secretary dalam waktu dekat untuk membahas upaya penempatan PMI.
  2. KJRI Kuching akan mendata seluruh PMI di negara bagian  Serawak, Malaysia dan membuat aplikasi database untuk mendata PMI yang sudah bekerja, akan pulang kedaerah asal dan baru mulai bekerja.
  3. KJRI Kuching mendukung usaha untuk memperbaiki sistem  dalam penempatan dan perlindungan PMI dan menargetkan Zero Deportasi.
  4. Jika zero deportasi telah dilaksanakan maka anggaran penanggulangan PMI-B deportasi/repatriasi pada Kementrian Sosial/Dinas Sosial daerah diharapkan dapat dialokasikan untuk program pelindungan, pencegahan dan meningkatkan kualitas CPMI yang akan berangkat maupun PMI yang telah pulang kembali ke daerah asal.

Adapun perwakilan dari Sarawak Business Federation, Agustine Chin menyampaikan bahwa Pemerintah Sarawak, Malaysia sudah siap untuk bersinergi dan mengkoneksikan LTSA/LTSP di Kalimantan Barat. Upaya yang akan dilakukan SBF dan Pemerintah Negara Bagian Sarawak, Malaysia yaitu mencanangkan Digital Paperless untuk PMI yang masuk dan akan bekerja di Sarawak, Malaysia dan membuat One Center System. Proses rekrut di daerah Serawak, Malaysia mengharuskan PMI memiliki surat kelulusan secara dasar yang akan ada dalam sistem OAC di SBF. Jika sistem tersebut sudah optimal maka CPMI yang sudah memilki paspor dalam jangka waktu 7 hari sudah bisa berangkat ke Sarawak, Malaysia untuk berkerja. Upaya ini akan memangkas waktu proses penempatan PMI ke Sarawak, Malaysia. Untuk meningkatkan martabat PMI, SBF akan mencanangkan Welcoming  Program yang menyambut PMI ketika akan masuk Sarawak, Malaysia dan menjadikan PMI sebagai Guest Worker.

Diskusi ini menyepakati lima poin utama yaitu.

Pertama, Komitmen tiap stakeholder untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi setiap instansi anggota LTSA Entikong dalam waktu dekat.

Kedua, BP3TKI Pontianak, KJRI Kuching dan Sarawak Business Federation sedang melakukan kajian skema penempatan khusus PMI yang akan bekerja ke Sarawak, Malaysia. Nantinya akan dilakukan MoU antara pemerintah Sarawak, Malaysia dan pemerintah Indonesia.

Ketiga, Pertemuan berkala akan dilakukan untuk menguatkan sinergi dan evaluasi terhadap layanan LTSA Entikong. Pertemuan berikutnya akan melibatkan pengguna di Sarawak, Malaysia.

Keempat, Pelaksanaan uji coba layanan LTSA Entikong untuk CPMI asal luar Kalimantan Barat direncanakan pada bulan Desember Tahun 2019.



INFORMASI BP3TKI PONTIANAK LAINYA .....