INFORMASI BP3TKI PONTIANAK

Pemulangan PMIB

Jelang Lebaran, BP3TKI Pontianak Fasilitasi Pemulangan 136 PMI Bermasalah

BP3TKI Pontianak | Selasa, 12 Mei 2020 - 11:56:17 WIB | dibaca: 151 pembaca

Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Malaysia kembali medeportasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat pada Senin (11/05). Sebanyak 123 PMI Bermasalah telah kembali ke Indonesia setelah mereka menjalani hukuman di Depo Imigrasi Bekenu Sarawak Malaysia sementara 13 PMI Bermasalah merupakan repatriasi KJRI Kuching.

Jika dilihat dari daerah asalnya, sebanyak 60 orang berasal dari Kalimantan Barat, 18 orang dari Sulawesi Selatan, 14 orang dari Jawa Timur, 13 orang dari Nusa Tenggara Barat, dan sisanya berasal dari berbagai wilayah di Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara.

Sementara jika dilihat dari permasalahannya, diketahui sebanyak 101 orang tidak memiliki paspor, 22 orang tidak memiliki visa kerja, 13 orang karena alasan pribadi.

“Menjelang lebaran ini, petugas kita di dua PLBN yakni Entikong dan Aruk fokus menangani pemulangan PMI. Jika di PLBN Entikong lebih banyak PMI Bermasalah hasil deportasi dan repatriasi sementara di PLBN Aruk lebih banyak PMI cuti yang berasal dari Kabupaten Sambas,”ujar Erwin Rachmat Kepala BP3TKI Pontianak dalam keterangan tertulisnya.

Erwin menambahkan untuk memperkuat penanganan pemulangan PMIB di perbatasan negara, BP3TKI Pontianak mengirim team  Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Pontianak untuk datang ke Entikong dalam rangka membantu P4TKI Entikong dalam penanganan PMIB.

Selain kesigapan dalam menangani pemulangan PMI ini, petugas BP3TKI Pontianak pun telah menjalankan protokol kesehatan terkait wabah Covid 19. Semua instansi yang terlibat dalam pemulangan PMIB sudah menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Para petugas sudah memakai Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dan sarung tangan.

Pada setiap pemulangan PMIB, BP3TKI Pontianak melakukan pendataan terhadap seluruh deportan. Selain itu BP3TKI Pontianak juga memberikan konsumsi dan fasilitasi pemulangan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya pihak Dinas Sosial Kalimantan Barat yang akan memulangkan para PMI Bermasalah ini ke daerah asalnya.

Sejak wabah Covid 19 ini melanda berbagai negara, pemulangan PMIB ini dilakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat oleh instansi terkait. Di PLBN Entikong, seluruh deportan diperiksa oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Wilker Entikong sementara setibanya di Pontianak, para deportan diperiksa kesehatannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

Erwin menambahkan ini merupakan tugas kita dalam memberikan pelayanan terhadap PMI Bermasalah. Alhamdulillah sinergitas antarlembaga juga sudah terjalin dengan baik sehingga proses ini berlangsung lancar. Semua instansi terkait seperti KJRI Kuching, Imigrasi Entikong, BP3TKI Pontianak, Dinsos Kalbar, Polsek Entikong, KKP Wilker Entikong, Bea Cukai Entikong, dan lainnya menjalin sinergitas dan komunikasi yang intens dalam setiap ada pemulangan PMIB.

Sementara itu Wahid (40) salah satu PMI Bermasalah yang dideportasi mengatakan dirinya berterima kasih banyak kepada Pemerintah Indonesia yang telah memfasilitasi pemulangannya. Ia sangat senang karena bisa merayakan lebaran bersama keluarganya di kampung halaman. Selain itu dirinya berjanji tidak akan berangkat bekerja ke luar negeri secara ilegal lagi.

Permasalahan PMIB ini juga menjadi perhatian BP3TKI Pontianak. Jika dilihat dari kasusnya kebanyakan dari PMIB merupakan PMI Non Prosedural. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka PMI Non Prosedural adalah melakukan sosialisasi penempatan dan pelindungan PMI.

 BP3TKI Pontianak sudah melakukan sosialisasi ini di berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Sosialisasi ini ditujukan kepada para aparat pemerintahan mulai dari perangkat desa hingga para ASN di Kabupaten Kota yang bekerja di bidang ketenagakerjaan.

“Terakhir pada Bulan Februari kita sudah melakukan sosialisasi di Sambas dan Bengkayang yang pesertanya merupakan para perangkat desa. Ini harus terus kita lakukan agar semua masyarakat menjadi tahu bagaimana tata cara bekerja ke luar negeri. Harapan kami tentunya sosialisasi ini bisa menurunkan angka PMI Nonprosedural,”tutup Erwin. (anggaA/bp3ptk)

Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Malaysia kembali medeportasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat pada Senin (11/05). Sebanyak 123 PMI Bermasalah telah kembali ke Indonesia setelah mereka menjalani hukuman di Depo Imigrasi Bekenu Sarawak Malaysia sementara 13 PMI Bermasalah merupakan repatriasi KJRI Kuching.

Jika dilihat dari daerah asalnya, sebanyak 60 orang berasal dari Kalimantan Barat, 18 orang dari Sulawesi Selatan, 14 orang dari Jawa Timur, 13  orang dari Nusa Tenggara Barat, dan sisanya berasal dari berbagai wilayah di Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara.

Sementara jika dilihat dari permasalahannya, diketahui sebanyak 101 orang tidak memiliki paspor, 22 orang tidak memiliki visa kerja, 13 orang karena alasan pribadi.

“Menjelang lebaran ini, petugas kita di dua PLBN yakni Entikong dan Aruk fokus menangani pemulangan PMI. Jika di PLBN Entikong lebih banyak PMI Bermasalah hasil deportasi dan repatriasi sementara di PLBN Aruk lebih banyak PMI cuti yang berasal dari Kabupaten Sambas,”ujar Erwin Rachmat Kepala BP3TKI Pontianak dalam keterangan tertulisnya.

Erwin menambahkan untuk memperkuat penanganan pemulangan PMIB di perbatasan negara, BP3TKI Pontianak mengirim team  Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Pontianak untuk datang ke Entikong dalam rangka membantu P4TKI Entikong dalam penanganan PMIB.

Selain kesigapan dalam menangani pemulangan PMI ini, petugas BP3TKI Pontianak pun telah menjalankan protokol kesehatan terkait wabah Covid 19. Semua instansi yang terlibat dalam pemulangan PMIB sudah menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Para petugas sudah memakai Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dan sarung tangan.

Pada setiap pemulangan PMIB, BP3TKI Pontianak melakukan pendataan terhadap seluruh deportan. Selain itu BP3TKI Pontianak juga memberikan konsumsi dan fasilitasi pemulangan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya pihak Dinas Sosial Kalimantan Barat yang akan memulangkan para PMI Bermasalah ini ke daerah asalnya.

Sejak wabah Covid 19 ini melanda berbagai negara, pemulangan PMIB ini dilakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat oleh instansi terkait. Di PLBN Entikong, seluruh deportan diperiksa oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Wilker Entikong sementara setibanya di Pontianak, para deportan diperiksa kesehatannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

Erwin menambahkan ini merupakan tugas kita dalam memberikan pelayanan terhadap PMI Bermasalah. Alhamdulillah sinergitas antarlembaga juga sudah terjalin dengan baik sehingga proses ini berlangsung lancar. Semua instansi terkait seperti KJRI Kuching, Imigrasi Entikong, BP3TKI Pontianak, Dinsos Kalbar, Polsek Entikong, KKP Wilker Entikong, Bea Cukai Entikong, dan lainnya menjalin sinergitas dan komunikasi yang intens dalam setiap ada pemulangan PMIB.

Sementara itu Wahid (40) salah satu PMI Bermasalah yang dideportasi mengatakan dirinya berterima kasih banyak kepada Pemerintah Indonesia yang telah memfasilitasi pemulangannya. Ia sangat senang karena bisa merayakan lebaran bersama keluarganya di kampung halaman. Selain itu dirinya berjanji tidak akan berangkat bekerja ke luar negeri secara ilegal lagi.

Permasalahan PMIB ini juga menjadi perhatian BP3TKI Pontianak. Jika dilihat dari kasusnya kebanyakan dari PMIB merupakan PMI Non Prosedural. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka PMI Non Prosedural adalah melakukan sosialisasi penempatan dan pelindungan PMI.

 BP3TKI Pontianak sudah melakukan sosialisasi ini di berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Sosialisasi ini ditujukan kepada para aparat pemerintahan mulai dari perangkat desa hingga para ASN di Kabupaten Kota yang bekerja di bidang ketenagakerjaan.

“Terakhir pada Bulan Februari kita sudah melakukan sosialisasi di Sambas dan Bengkayang yang pesertanya merupakan para perangkat desa. Ini harus terus kita lakukan agar semua masyarakat menjadi tahu bagaimana tata cara bekerja ke luar negeri. Harapan kami tentunya sosialisasi ini bisa menurunkan angka PMI Nonprosedural,”tutup Erwin. (anggaA/bp3ptk)



INFORMASI BP3TKI PONTIANAK LAINYA .....